Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Subang




Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur Permohonan Informasi

 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011para pemohon informasi memiliki hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah :

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008

  1. Melihat dan Mengetahui Informasi Publik ;
  2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik ;
  3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
  6. Setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

  1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
  4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
  5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
  6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
  7. Hak untuk mengetahui segala informasi yang harus diumumkan secara berkala mengenai :

– Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan, yang berkaiatan dengan Fungsi, tugas dan yurisdiksi

  Pengadilan, Struktur organisasi Pengadilan, Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan,

  daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan, profil singkat pejabat struktural; dan laporan LHKPN

– Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara, biaya penyelesaian perkara dan jadwal sidang.
– Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja pengadilan
– Informasi Laporan Akses Informasi
– Informasi Lain yang berkaiatan dengan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat

  di setiap kantor Pengadilan

KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI

Kewajiban Pemohon informasi keadilan sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berhak untuk memperoleh layanan informasi sebagaimana pasal 5 sebagai berikut :

  1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.  UMUM

     1.  Prosedur Pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari :

          Prosedur Biasa

          Prosedur Khusus

     2.  Prosedur Biasa

          Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

          Informasi yang diminta bervolume besar;

          Informasi yang diminta belum tersedia; atau

          Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi  

          yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia

          sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID

     3.  Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

          Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

          Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal:

          sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

          Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

          Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah

 

B.  Prosedur Biasa

     Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir

     Pemohonan Model A dalam Lampiran III).

     Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).

     Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila

     informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.

     Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya

     membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

     PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang

     disampaikan.

     Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi,

     dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).

     Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait

     untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan

     menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali

     kepada PPID untuk ditandatangani,dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam

     Lampiran VI).

     Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-

     lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

     Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan

     untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

     Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada

     Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).

     Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy),Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi

     tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa

     memungut biaya.

     Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu

     yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya

     perolehan informasi.

     Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan

     informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

     Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud

     dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

     Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register

     Permohonan.

 

C.  Prosedur Khusus

     Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

     Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).

     Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan

     memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.

     Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan

     biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format

     Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

     Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur

     untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

     Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan

     untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.