STREAMING DISKUSI PENGEMBANGAN APLIKASI GUGATAN MANDIRI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

[Kiri-Kanan] Sekretaris, Ketua, Panitera, Hakim, Panitera Muda Pengadilan Agama Subang menyaksikan siaran langsung Ditjen Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ( Ditjen Badilag) melakukan Diskusi Pengembangan Aplikasi Gugatan Mandiri pada Rabu, 22 Januari 2020 sebagai bentuk tindak lanjut kerjasama Ditjen Badilag dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan siaran langsung melalui chanel Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yang juga turut disaksikan bersama oleh segenap jajaran Pengadilan Agama Subang

Segenap warga Pengadilan Agama Subang turut serta menyaksikan siaran langsung Ditjen Badilag

Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag), mengatakan bahwa dalam 450.000 perkara gugatan yang masuk sepanjang 2019 lalu terkait dengan pelaksanaan putusan perceraian masih kurang unsur keadilan dan manfaat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa “Hukum sebagai Substansi tertinggi memiliki daya paksa.” Berdasarkan data Ditjen Badilag, dari 450.000 perkara gugatan perceraian, sebanyak 70% gugatan diajukan oleh pihak wanita (istri) dengan 1% gugatan mengenai nafkah, <1% gugatan harta bersama, 2% berkaitan dengan hak asuh anak, dan 1% mengenai nafkah anak. Dari data pengajuan perceraian oleh pihak wanita, 90% diantaranya berstatus ibu rumah tangga, dan 95% anak dari hasil perkawinan merupakan anak berumur kurang dari 18 tahun. Oleh karena itu, unsur keadilan dan manfaat seperti yang disampaikan oleh Dirjen Badilag masih belum terpenuhi. Dengan adanya Sosialisasi Aplikasi Gugatan Mandiri, yang juga berpedoman pada sistem peradilan yang ada di Australia dan Malaysia, diharapkan mampu memenuhi unusur keadilan dan manfaat bagi para pencari keadilan. (Ev)