KETUA MAHKAMAH AGUNG RI RESMIKAN 85 PENGADILAN BARU SE INDONESIA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI RESMIKAN 85 PENGADILAN BARU

SE INDONESIA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menindaklanjuti Surat Sekretarsi Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru. Melalui channel mahkamahagunglive seluruh warga Pengadilan Agama Subang dapat menyaksikan peresmian tersebut secara langsung di ruang sidang satu Gedung Kantor Pengadilan Agama Subang.

Menurut Ketua Mahkamah Agung RI akses terhadap keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan. “kondisi geografis indonesia yang terdiri dari atas gugusan pulau dan karakter daratan yang banyak dilewati oleh kawasan pegunungan dan daratan tinggi merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah terpencil untuk memperoleh layanan keadilan melalui sistem peradilan yang tersedia.

KMA

Dengan dibentuknya pengadilan baru, daerah- daerah yang awalnya sangat jauh untuk menempuh proses berperkara ke pengadilan karena berada di wilayah ibukota kabupaten yang dimekarkan yang dirasa sangat menyulitkan para pencari keadilan, sehingga dengan dibentuknya pengadilan baru, masyarakat tidak lagi harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menuju ke pengadilan karena jarak tempuh mereka menjadi lebih dekat dan yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan akses masyarakat terhadap keadilan.

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah tempat yang paling tepat untuk dijadikan sebagai tempat peresmian, karena terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi dan wilayah paling utara di Indonesia Timur serta berbatasan langsung dengan daerah Davao del Sur, Filipina, sehingga dapat mendukung langkah pemerintah dalam mendekatkan diri kepada para pencari keadilan khususnya di daerah-daerah perbatasan Indonesia.

peresmian2

Peresmian 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru yang diantaranya : 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama, 3 (tiga) Mahkamah Syariyah dan 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang merupakanlangkah strategis sekaligus bentuk perhatian daripemerintah (eksekutif) danMahkamah Agung (yudikatif)dalam rangkamemaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.