Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2026, yang berisi;

1. Penguatan Integritas dan Akuntabilitas
   a. Pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Anti Penyuapan yang berkelanjutan
   b. Menjaga wibawa dan marwah aparatur dan keluarga Aparatur Peradilan Agama
   c. Optimalisasi e-Binwas dan e-TR
   d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
2. Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan
   a. Implementasi e-court pada perkara perdata agama, upaya hukum banding,Kasasi, dan PK perkara perdata agama tepat waktu
   b. Implementasi e-court pada perkara perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dan layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan Agama tepat waktu
   c. Optimalisasi Keberhasilan Mediasi
   d. Peningkatan Keberhasilan Eksekusi
   e. Penyelesaian perkara tepat waktu
   f. Penyelesaian perkara itsbat nikah bagi WNI diluar negeri
   g. Penghargaan dari instansi layanan pengadilan dari instansi lain/Prestasi dan Pengakuan dari instansi lain
   h. Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama
   i. Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama
   j. Pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama
   k. Pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
   l. Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama m. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama
   n. Pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama
   o. Penyelesaian perkara itsbat nikah terpadu tepat waktu
   p. Permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama
   q. Penyelesaian perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama
3. Penguatan Kelembagaan
   a. Kerja sama dalam dan luar negeri
   b. Penguatan kewenangan Peradilan Agama
   c. Peningkatan kelas pengadilan dan pengadilan Kelas 1A Khusus
   d. Pembentukan pengadilan agama baru
4. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
   a. Pelaksanaan bimbingan teknis
   b. Rekrutmen pimpinan berbasis merit sistem
   c. Optimalisasi penilaian kinerja individu Dan manajeman talenta pada lingkungan peradilan agama
   d. Reward and punishment
   e. Optimalisasi kinerja SDM dalam mencapai target kinerja tahunan
   f. Meningkatkan indeks layanan kepuasan SDM
   g. Indeks layanan SDM
5. Penguatan Teknologi Informasi
   a. Penyederhanaan dan integrasi inovasi berbasis Teknologi Informasi
   b. Pengembangan sistem informasi berbasis SSO
   c. Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
   d. Tata kelola manajemen media peradilan agama berbasis teknologi informasi.